OPERASIONAL SISTEM PERKANTORAN ELEKTRONIS DAN IMPLEMENTASI ASPEK HUMAN RESOURCES (Survei Pejabat Pemerintah tentang Implementasi E-govt)

Article Sidebar

PDF (Indonesian)
DOI: https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170102
Keywords:
Sistem Perkantoran Elektronis, Implementasi, Human Resources
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 814
Download : 820
Crossmark/ Data Version

Main Article Content

Bambang Mudjiyanto

Abstract

Dengan latar belakang keingintahuan terhadap map actual mengenai implementasi e-local government dari suatu pemerintahan local, penelitian ini memfokuskan permasalahannya menjadi dua ; (1) Sejauh mana Operasional sistem perkantoran elektronis telah digunakan dalam rangka pengembangan e-local government; (2) Sejauh mana aspek human resources diimplementasikan oleh pejabat pemerintah daerah dalam pengembangan e-local government. Dengan menggunakan metode survai, hasil penelitian menunjukkan bahwa menyangkut adopsi sistem perkantoran elektronis, Pemda Provinsi Jambi jauh mengungguli tiga pemda lainnya, yakni Bengkulu, Babel dan DKI Jakarta. Demikian juga menyangkut pengimplementasian aspek human resources da;am rangka pengembangan e-local government, pihak Pemda Jambi juga jauh mengungguli pemda-pemda lainnya, yaitu Bengkulu, Babel dan DKI Jakarta. Terkait dengan temuan masih relatif rendahnya tingkat adopsi indikator perkantoran elektronis dan rendahnya implementasi aspek human resources di lingkungan unit-unit kerja seperti di lingkungan Pemda Provinsi Babel, Bengkulu dan DKI Jakarta, perlu disikapi dengan bijak oleh pihak Pemerintah Pusat yang berwenang dengan cara melakukan teguran administratif.

Article Details

Issue
Vol. 17 No. 1 (2013): Jurnal Studi Komunikasi dan Media
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Copyright on any article is retained by the author(s).
  2. Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
  5. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

References

Departemen Komunikasi dan Informatika RI dan JICA. 2007. Final Report Survey For Enchancing e-Local Government 2007. Laporan Penelitian.

Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2004. Blue Print Sistem Aplikasi E-Government. Jakarta.

Eko Indrajit, Richardus. “E-Government”. Sumber http//www.beritanet.com/

INPRES No. 3 Tahun. 2003

Rahardjo, Budi. 2001. “Membangun E-Government”, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Jaringan Komputer II diselenggarakan oleh Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar 19 Mei 2001.

Sutanta, Edhy. 2005. Pengantar Teknologi Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.