Rencana Strategis Penerapan Sistem Informasi Eksekutif e-Government Pemerintah Provinsi Papua
DOI:
https://doi.org/10.31504/komunika.v8i1.1762Keywords:
e-Government, Papua, Sistem Informasi EksekutifAbstract
Pemerintah Provinsi Papua terus menggalakkan penerapan e-government dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun, nampaknya implementasi e-government sejauh ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan karena para eksekutif sering lamban dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan studi rencana strategis penerapan sistem informasi eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ward and Peppard sedangkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi menggunakan pendekatan PESTLE (Political, Economic, Social, Technology, Legal, Environment). Analisis lingkungan internal dan eksternal sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dan perumusan strateginya menggunakan pendekatan SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), sedangkan portofolio aplikasi dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif mengacu pada Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan (Government Functional Framework) yang ditetapkan Kementerian Kominfo RI. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan rencana strategis, ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu: pertama perlu adanya roadmap pengembangan e-government yang disusun secara holistik dan komprehensif. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala pada seluruh unit organisasi agar bersungguh-sungguh menerapkan aplikasi e-government guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kedua, penerapan aplikasi e-government yang mengacu pada Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan dan ditetapkan oleh Kementerian Kominfo RI perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini penting, mengingat Papua merupakan Daerah Otonomi Khusus dan memiliki berbagai persoalan terkait affirmative action terhadap orang asli Papua.
References
Anderson, K. (2015). Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua. Genocide Studies and Prevention: An International Journal, 9(2), 9–25. Retrieved from https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1270&context=gsp
Aslamaturrahmah, N., Putri, D., & Darmawan, E. (2018). E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penerapan E-government (Studi Terhadap Kepri Smart Province. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(01), 173–192.
Azad, Amin, & Alauddin. (2012). Executive Information System. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 12, 106–110. Retrieved from http://paper.ijcsns.org/07_book/201205/20120517.pdf
Bernadi, J. (2016). Executive Information System Modelling To Monitor Indonesian Criminal Rate. CommIT, 10(1), 1–7. Retrieved from http://journal.binus.ac.id/index.php/commit/article/view/1663
BPS Papua. (2017). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Jayapura: Badan Pusat Statistika Provinsi Papua. Retrieved from https://papua.bps.go.id/pressrelease/2017/05/02/238/indeks-pembangunan-manusia-Provinsi -papua-2016.html
Eben E. Siadari. (2017). Data BPS: Penduduk Asli Jadi Minoritas di 5 Wilayah Papua. Retrieved January 30, 2019, from http://www.satuharapan.com/read-detail/read/data-bps-penduduk-asli-jadi-minoritas-di-5-wilayah-papua
Elmslie, J. (2017). The Great Divide: West Papuan Demographics Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands Still Overwhelmingly Papuan. The Asia-Pacific Journal | Japan Focus, 15(1).
Fanggidae, I. G., & Fajri, H. (2016). Menelisik Kinerja Governance Di Daerah Otonomi Khusus Papua Barat. NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, 4, 91–106. Retrieved from https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/12618/8904
Imam Firmansyah, Tacbir Hendro P, D.N. (2017). Sistem Informasi Eksekutif Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur (pp. 365–372). Kudus: Prosiding SNATIF Ke -4 Tahun 2017.
Indrajit, R. E. (2000). Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Kamaruddin, M., & Razali, R. (2011). A framework of successful executive information system development for education domain. American Journal of Applied Sciences, 8(10), 997–1003. https://doi.org/10.3844/ajassp.2011.997.1003
Masyhur, F. (2014). Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata E-Skills Readiness of Local Government in Implementation of E- Government in Mamminasata Region. Jurnal Perkomnas, 17(3), 151–160.
Muqtadiroh, F. A., & Prabowo, S. A. (2014). Web Informasi Eksekutif Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Memonitor Laporan Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Visualisasi Grafik Yang Dikembangkan Dengan Metode Extreme Programming Dan Standar Dokumen Readyset. Jurnal Sistem Informasi, 5, 113–121.
Paselle, E. (2013). Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara Enos Paselle. Jurnal Paradigma, 2(1 April), 10–25.
Sa’diyah, Y., & Arianti, F. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Diponegoro Journal Of Economics, 1, 1–11.
Sitokdana, M. N. N. (2016). Strategi Pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik [Sebuah Langkah untuk Mewujudkan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera]. (F. Setyawibawa, Ed.). Yogyakarta: PT. Kanisius.
Sitokdana MNN, S. T. (2018). Perancangan e-Beasiswa Kontekstual Papua dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkeadilan Sosial di Tanah Papua (p. 1). Jakarta: SEMNAS RISTEK 2018.
Situs Web Pemprov Papua. (2017). Pemerintah Provinsi Canangkan e-government Papua. Retrieved from https://www.papua.go.id/view-detail-berita-4256/pemerintah-Provinsi -canangkan-e-government-papua.html
Suaedi, Falih, Wardiyanto, B. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance (Ed. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suryawan, I. N. (2011). “Komin Tipu Komin”: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(2), 140–153. https://doi.org/10.22146/JSP.11390
Sutopo, P., Cahyadi, D., & Arifin, Z. (2016). Sistem Informasi Eksekutif Sebaran Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kalimantan Timur Berbasis Web. Jurnal Informatika Mulawarman, 11(1), 23. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5ZYB8
Tasmil. (2013). Pemeringkatan E-government di Kota Makassar. Jurnal Pekommas, 16(3), 187–196.
United Nations. (2018). E-government Survey 2018. New: UNITED NATIONS.
Wedhasmara, A. (2009). Langkah-Langkah Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dengan Menggunakan Metode Ward And Peppard. Jurnal Sistem Informasi (JSI), 1(1), 14–22.
Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-government Di Indonesia: Analisis Website (Vol. 2018, pp. 23–24). Yogyakarta: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018) Yogyakarta, 23-24 Maret 2018.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
