Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata

Main Article Content

Firdaus Masyhur

Abstract

Aspek penting  dalam pengembangan eGov di Indonesia adalah sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi (e-Skill) dan kompeten dalam mengimplementasikan konsep-konsep pelayanan berbasis elektronik. Kombinasi Parameter SKKNI yang dipetakan ke dalam ICT user skills, ICT practitioner skills, e-business skills menghasilkan konsep keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan SDM di bidang kominfo (Gevernment ICT Skills). Penelitian ini menggambarkan kesiapan SDM bidang TIK yang dilaksanakan menggunakan strategi survei dengan populasi pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkup pemerintah daerah yang tersebar di 4 wilayah dalam kawasan Mamminasata yaitu Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesiapan e-Skills di Kawasan Mamminasata berada pada indeks 52% yang berarti SDM memahami dan siap dalam pemanfaatan dasar TIK, memahami operasional TIK, memiliki pengetahuan teknis, serta mampu mengeksploitasi penggunaan TIK pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pemerintah.
Dimensions

Article Details

How to Cite
Masyhur, F. (2014). Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata. Jurnal Pekommas, 17(3), 151–160. https://doi.org/10.30818/jpkm.2014.1170303
Section
Informatics

References

Bank Indonesia. (2013). Kajian Ekonomi Regional.

Hasibuan, Z. A. (2011). Kebijakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) terhadap Pengembangan TIK di Kementerian Agama Pusat dan Daerah. Retrieved from http://sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen/D000394.pdf

Hasniati. (2013). Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pelayanan Publik Berbasis e-Government. Universitas Hasanuddin. Retrieved from http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4768/Pembangunan SDM berbasis E-gov-Hasniati.pdf?sequence=1

Junaidi. (2011). Dukungan e-Government Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah : Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah di Indonesia. In Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011.

Khan, G. F., Moon, J., Rhee, C., & Rho, J. J. (2010). E-government Skills Identification and Development : Toward a Staged-Based User-Centric Approach for Developing Countries *, 20(1), 1–31.

Morissan. (2012). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.

Nations, U. (2012). E-Government Survey 2012.

Oates, B. J. (2007). Researching Information Systems and Computing. London: SAGE Publications.

Perpres No. 3. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, 1–14.

Perpres No. 55. (2011). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar.

Reynolds, M. M., & Regio, M. (2001). E-Government as a Catalyst in the Information Age. Microsoft E-Government Initiatives. Retrieved from http://www.netcaucus.org/books/egov2001/pdf/EGovIntr.pdf

Sanusi, A. (2010). Human Resources Development for e-Government Improvement: Indonesia Experience.

Setiawan, A. B. (2013). Studi Kesiapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implementasi e-Government Dengan Kerangka Kerja Cobit, 1–20. Retrieved from http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-ikp/files/2013/02/STUDI-KESIAPAN-PEMANFAATAN-TEKNOLOGI-INFORMASI-DAN-KOMUNIKASI-SERTA-IMPLEMENTASI-e-GOVERNMENT-DENGAN-KERANGKA-KERJA-COBIT.pdf

Settles, A. (2005). What Skills are Needed in an E-World : E-Government Skills and Training Programs for the Public Sector.

Van Deursen, A., & van Dijk, J. (2008). Measuring Digital Skills, 1–25.

Waseda, U. (2013). Press Release Waseda University International e - Government Ranking 2013 International e-Government Ranking ( Final scores ), 1–13.