KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
Article Sidebar
Read Counter : 671
Main Article Content
Abstract
Perubahan regulasi pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa rakyat dapat langsung memilih kepala daerah sendiri baik itu yang berasal dari calon partai politik atau gabungan partai politik juga bisa berasal dari pribadi yang didukung oleh sejumlah orang. Fakta ini menunjukkan bahwa kebebasan politik telah terjadi di masyarakat. Situasi demokrasi di tingkat lokal jelas terlihat dalam kontes pemilihan gubernur. Dalam hal pemilihan tersebut, pasangan calon sebagai objek yang akan dijalankan sedangkan masyarakat diletakkan sebagai subjek utama. Yang menjadi masalah utama dalam penulisan ini adalah komunikasi interpersonal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
Kata kunci : komunikasi, komunikasi interpersonal, komunikasi politik.
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).