LITERASI INTERNET APARATUR PEMERINTAH (Survei Aparat Pemerintah di Lingkungan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku)
Main Article Content
Abstract
Backgroud of this research is about the relationship between Information and Communication Technology and the chenge of current government system. This research questions government official’s internet literacy in relation to implementation of the governance system. This research shows that :1) Government official’s internet literacy is low; 2) Accordingly, it suggests that government officials are not ready to take role as officials working in governance system. In order to have an adaptability toward goverment system change, ICT literacy of government officials should be empowered specially in term of e-litercy.
Key words : Internet Literacy; government official; governance.
Dengan berlatarbelakangkan fenomena perkembangan ICT (Information and Communication Tekhnology) dalam kaitannya dengan perubahan sistem pemerintahan saat ini, penelitian ini mempertanyakan persoalan literasi internet aparat pemerintah dalam kaitan penerapan sistem pemerintahan berbasis konsep governance. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan : 1) Kadar literasi internet aparat pemerintah umumnya cenderung masih belum memadai; 2) Sehubungan kadar literasi internet itu cenderung masih belum memadai pada umumnya, ini berindikasi kalau para aparatur itu belum siap memerankan diri sebagai aparat yang bekerja dalam sistem pemerintahan berbasiskan konsep governance. Guna kepentingan adaptasi aparatur terhadap perubahan sistem pemerintahan, kiranya dianggap perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sejenis empowering terkait upaya peningkatan kadar ICT literacy, khususnya tentu menyangkut i-litercy.
Kata-kata kunci : Literasi Internet; aparat pemerintah.
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright on any article is retained by the author(s).
- Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
References
Habson. (2012) Konstruksi Wartawan Mengenai Realitas Kepentingan Publik. Tesis Jakarta, Universitas Moestopo (Beragama).
Habson. (2012) Konstruksi Wartawan Mengenai Realitas Kepentingan Publik. Tesis Jakarta, Universitas Moestopo (Beragama).
Oyugi, Edward. (2000). “Anti-Coruption Research”, dalam Habson (2012) Konstruksi Wartawan
Mengenai Realitas Kepentingan Publik. Tesis Jakarta, Universitas Moestopo (Beragama).
Rakhmat, Jalaluddin.(1989). Psikologi Komunikasi. Bandung : Remadja Karya.
Setiyadi, Maswigrantoro Roes, 2005, “Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat Indonesia di Masa depan”, dalam, Konvergensi, edisi Desember 2005, hlm. 8, Jakarta, Departemen Komunikasi dan nformatika.
Singarimbun, Masri dan Asofyan Effendi. (1989). Metode Penelitian Survai. Jakarta. LP3ES.
TekMom's Tech Buzzwords, dalam : http://www.tekmom.com/buzzwords/zdinternet.html).
Webster, Frank. (1995). The Theories of The Information Society. London and New York, Routledge.
http://conference.merlot.org/2006/MICO6/MIC06Thursday/SmithICT.ppt#1