Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia (Comparing Authoritarianism and Democracy Paradigm in Mass Media Regulations in Indonesia)
Bilah Samping Artikel
Read Counter : 1859
Download : 9269
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penelitian ini bertujuan melakukan perbandingan terhadap paradigma regulasi media di Indonesia, yakni media cetak (pers), penyiaran, dan film. Dengan menggunakan studi komparasi, penelitian ini menemukan bahwa paradigma dominan yang mendasari regulasi media di Indonesia berbeda-beda. Regulasi pers menganut paradigma demokratis, penyiaran semi demokratis, sedangkan film cenderung otoritarian. Ada banyak faktor yang menyebabkan regulasi media di Indonesia menganut paradigma yang berbeda-beda, di antaranya semakin lemahnya tekanan masyarakat sipil, kuatnya oligarki dalam politik kebijakan media di Indonesia, serta menguatnya kelompok status quo (terutama pemerintah) yang menghendaki pemerintah sebagai regulator media seperti era otoritarianisme Orde Baru. Faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap pilihan paradigma yang dianut dalam mengembangkan regulasi media di Indonesia.
Rincian Artikel
Jurnal IPTEK-KOM menggunakan kebijakan akses terbuka. Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Referensi
Abrar, Ana Nadya. Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2008.
Amrullah, Zaki “MK Tolak Pembubaran Lembaga Sensor Film”, diakses 30 April 2008, https://www.dw.com/id/mk-tolak-pembubaran-lembaga-sensor-film/a-3302648-0.
Article IX. Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation, March 2002, https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
Atmojo, Kemolo. “Perlunya Revisi UU Perfilman”, diakses 2016, https://kolom.tempo.co/-read/1001297/perlunya-revisi-uu-perfilman/full&view=ok
Bahm, Archie J. Filsafat Perbandingan: Filsafat Barat, India, Cina dalam Perbandingan. Terjemahan A. Widyamarta, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
Bahruddin, Muh, & Eriyanto. “Freedom In Indonesian Film Industry: The Study Of Remake-Film Productions.” Proceeding/paper of INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDIA AND COMMUNICATIONS (September 2017).
Bambang “MK Tolak Judicial Review UU Perfilman”, diakses 30 April 2008, https://www.antaranews.com¬/berita/100752/mk-tolak-judicial-review-uu-perfilman
Brogi, Elda dan Pier Luigi Parcu. “Evolving regulation for media freedom and pluralism in the European Union.” Utilities Policy 31 (2014): 256-265. http://dx.doi.org/10.1016/j.jup.2014.03.001.
Cakhravarty, Paula dan Katharine Sarikakis. Media Policy and Globalization. Edinbuurg University Press, 2006
Chaffee, Stephen H dan J. Metzger, Mirriam. “The End of Mass Communication?” Mass Communication & Society 4, no. 4 (2011): 365-379.
Chorev, Nitsan and Sarah Babb. “The Crisis of Neoliberalism and the Future of International Institutions: A Comparison of the IMF and the WTO.” Theory and Society 38, no. 5 (Sep 2009): 459-484.
Creswell, John W. Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di antara Lima Pendekatan, edisi ketiga, terjemahan Ahmat Lintang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Croteau, David & William Hoynes. The Business of Media: Corporate Media and the Public Interest, second edition, Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press, 2006.
Fielden, Lara. “Regulating the Press A Comparative Study of International Press Councils.” diakses April 2012, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-11/¬Regulating¬%¬20the%20Press.pdf.
Fengler, Susanne, Tobias Eberwein, Salvador Alsius. “How effective is media selfregulation? Results from a comparative survey of European journalists.” European Journal of Communication 30, no. 3 (2015): 249-266. DOI: 10.1177/0267323114561009.
Hallin, DC., P Mancini. Comparing Media System: Three Model of Media and Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Haraszti, Miklós. The Media Self-Regulation Guidebook: All questions and answers. Office of the Representative on Freedom of the Media, 2008.
Haryanto, Ignatius. “Menimbang Ulang Kekuatan Pemilik Media dalam Arena Politik Indonesia.” Prisma 34, no 1 (2015): 45-57.
Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta: UI Press, 2005.
Kaul, Vineet. “Changing Paradigms of Media Landscape in the Digital Age.” J Mass Communicat Journalism 2, no. 2 (2012): 1-9. doi:10.4172/2165- 7912.1000110.
Kristiawan, R. Penumpang Gelap Demokrasi: Kajian Liberalisasi Media di Indonesia, Jakarta: AJI Indonesia, 2013.
Lister, Martin, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, Kieran Kelly. New Media: a critical introduction, second edition, London and New York: Routledge, 2009.
Malik, Deddy Djamaluddin., Rakhmat, Jalaluddin., Shoelhi, Mohammad. Komunikasi Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
Masduki. “Media and Politics: Re-Thinking the Indonesian Broadcasting System.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 21 no. 1 (July 2017): 14-27.
McQuail, Denis. “Reflections on Paradigm Change in Communication Theory and Research.” International Journal of Communication 7, no. 14 (2013): 216–229.
Neuman, Russel W, Lee McKnight & Richard Jay Solomon. “The Politics of a Paradigm Shift: Telecommunications Regulation and the Communications Revolution.” Political Communication 10, no. 1 (1993): 77-94.
Nugroho, Yanuar, Muhamad Fajri Siregar, dan Shita Laksmi. Memetakan Kebijakan Media di Indonesia, Jakarta: CIPG, 2012.
Pandjaitan, Hinca IP dan Amir Effendi Siregar. Undang-Undang Pers memang Lex Specialis. Jakarta: SPS dan B2HA, 2006.
Pickvance, Christopher G. “Four varieties of comparative analysis.” Journal of Housing and the Built Environment 16 (2001): 7–28.
Utomo, Prasetya Wisnu. “Tayangan blur akibat kebijakan tak jelas.” Diakses 05 Maret 2016. https://beritagar.id/artikel/telatah/tayangan-blur-akibat-kebijakan-tak-jelas.
Rahayu. “Politik Implementasi Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia Pasca-Reformasi (Tahun 2002-2017): Dominasi dan Intervensi Kapital.” Doktoral diss., Program Studi Doktoral Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.
Rahayu, Bayu Wahyono, Puji Rianto dkk. Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi Dan Penyiaran Di Indonesia. Yogyakarta: PR2Media: Yayasan TIFA, 2015.
Rasul, Azmat & Stephen D. McDowell. “Consolidation in the Name of Regulation: The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) and the Concentration of Media Ownership in Pakistan.” Global Media Journal 12, no. 20 (Spring 2012): 1-15.
Rianto, Puji., Iwan Awaluddin Yusuf., Moch. Faried Cahyono., dkk. Dominasi TV Swasta (Jakarta), Tergerusnya Isi dan Kepemilikan. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa, 2012.
Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Terjemahan, cetakan ke-12, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Rivers, William L., Jay W. Jensen., Theodore Peterson. Media Massa dan Masyarakat Modern (terjemahan). Jakarta: Prenada Media, 2003.
Rohrhofer, Eva. “Media Systems and Political Systems in East Asia: A Comparative Analysis of China, Japan, and South Korea.” Vienna Journal of East Asian Studies 6, no. 1 (2014): 159-190. https://doi.org/10.2478/vjeas-2014-0011.
Saidi, Zaim et.,al. “Kebebasan Berkesenian Pasca-Reformasi.” Jurnal Demorasi dan Ham 1, no. 2 (September-November 2000): 146-179.
Setiawan, Bonnie. “Krisis Demokrasi Liberal atau Pseudo Demokrasi.” Mandatori 1, no. 1 (2004): 1-11.
S. Siebert, Fred., Theodore Peterson., Wilbur Schraamm. Empat Teori Pers, Jakarta: Intermasa, 1986.
Siregar, Amir Effendi. Menegakkan Demokratisasi Penyiaran, Mencegah Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman, Jakarta: Komunitas Pejaten, 2012.
Strauss, A dan Corbin J. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Sudibyo, Agus. Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media. Jakarta: Kompas, 2009.
Sudibyo, Agus dan Nezar Patria. “Ditempa Pertarungan Modal: Industri Pertelevisian di Indonesia Pasca-Orde Baru.” Prisma 22, no. 1 (2013).
Tai, Qiuqing. “China's Media Censorship: A Dynamic and Diversified Regime.” Journal of East Asian Studies 14 (2014): 185-209.
Tomlinson QC, Hugh., Matrix Chambers. “The New UK Model of Press Regulation, MEDIA POLICY BRIEF.” http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/MPP/LSE-MPP-
Policy-Brief-12-The-New-UK-Model-of-Press-Regulation.pdf.
Wahyono, Bayu S., Puji Rianto, Darmanto, Moch. Faried Cahyono, Wisnu Martha Adiputra. Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa, 2011.
Wahyuni, Hermin Indah. “Politik Media dalam Transisi Politik: Dari Kontrol Negara Menuju Self-Regulation Mechanism.” Jurnal Ilmu Komunikasi 4, no. 1 (Juni 2007).
Wahyuni, Hermin Indah. “Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran Indonesia: Aspirasi, Pilihan, dan Realitas.” Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik 10, no. 2 (November 2006): 149-170.
Pemerintah Indonesia. 2014. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia (BPI)
Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta
Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas
Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.
Pemerintah Indonesia. 1966. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.
Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pemerintah Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2009 tentang Film.