Pengelompokkan Implementasi E-Government Tingkat Provinsi dengan Analisi Klaster
Bilah Samping Artikel
Read Counter : 1096
Download : 572
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penerapan e-Government untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu keharusan. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional yang mewajibkan Kementerian/Lembaga Negara, Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia untuk menerapkan e-Government menjadi dasar bagi pemerintah tingkat provinsi dalam melaksanakan e-Government. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengelompokan implementasi e-Government tingkat provinsi di Indonesia
berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data merupakan hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dan dianalisis dengan menggunakan analisis klaster K-Mean untuk menentukan 4 kelompok yang terbentuk. Data diolah dengan bantuan SPSS 17. Hasil dari penelitian ini adalah Klaster 1 memiliki anggota 2 provinsi, klaster 2 beranggotakan 7 provinsi, klaster 3 memiliki anggota 6 provinsi, dan Klaster 4 terdapat 9 provinsi. Provinsi pada klaster 3 harus meningkatkan seluruh aspek yaitu kebijakan, perencanaan, aplikasi, infrastruktur, dan kelembagaan agar implementasi e-Government berhasil dan sukses.
Rincian Artikel
Jurnal IPTEK-KOM menggunakan kebijakan akses terbuka. Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Referensi
Direktorat e-Government, Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo, 2011
Faizah, Nurul, Faktor-Faktor Sukses Implementasi e-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia, Tesis, Magister Teknologi
Informasi, Universitas Indonesia, 2008.
Giri, C Narayan, Multivariate Statistical Analysis Second Edition, Revised and Expanded,Marcell Dekker Inc, New York, 2004.
Inpres No. 3 Tahun 2003, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Indonesia, 2003.
Johnson, A Richard & Wicherin, W Dean, Applied Multivariate Statistical Analysis sixth edition, Pearson Prentice Hall, USA, 2007.
Kepmen Komunikasi dan Informatika No. 57/Kep/M.Kominfo/2003, Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-
Government Lembaga, 2003
KemKominfo, Pemeringkatan e-Government,
http://pegi.layanan.go.id/ diakses tanggal 22 Juli 2012
Nag Yeon Lie, “Penerapan e-Government”, Seri Modul 3, Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development. http://www.unapcict.org/academy/
overview/academy/academy-modules/bahasa-indonesia diakses
tanggal 26 Juli 2012.
Soh Bong Yu,“e-Government of Korea : How we have been working it (KADO Presentation),25,https://www.kado.or.kr/koil/bbs/
board_ iew.asp?config_code=362&offset=
&board_code=3246 diakses tanggal 26
Juli 2012.