Studi Implementasi E-Government di Daerah Perbatasan
Bilah Samping Artikel
Diterbitkan:
Apr 14, 2015
Kata Kunci:
e-government, daerah perbatasan, implementasi e-government, Kabupaten Kepulauan Talaud
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 3047
Download : 2503
Read Counter : 3047
Download : 2503
Crossmark/ Data Version
Isi Artikel Utama
Abstrak
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara tidak langsung berdampak pada perkembangan implementasi e-government di masing-masing pemerintah daerah. Otoritas untuk menentukan konsep e-government menjadikan masing-masing daerah memiliki tingkat kemajuan implementasi e-government yang berbeda. Kesenjangan pada umumnya rentan terlihat di daerah perbatasan. Seiring dengan permasalahan tersebut, tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang datang bertubi-tubi. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dewasa ini semakin menguat. Dalam hal ini, penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah solusinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik sebagai salah satu wujud good governance. Karenanya, penelitian implementasi e-government perlu dilakukan di daerah perbatasan dalam rangka mendorong pemerataan implementasi e-government di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan wawancara terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi e-government di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia, khususnya konsep G2G. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi G2G e-government di Kabupaten Kepulauan Talaud masih berada pada tahap 1 yaitu persiapan. Proses dalam implementasinya pun masih dilakukan secara parsial atau sektoral di masing-masing SKPD. Dalam kondisi ini, model connected government dapat diterapkan sebagai solusinya.
Rincian Artikel
Terbitan
Bagian
Informatika
Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Referensi
Bappenas. (2004). Kebijakan dan strategi umum pengelolaan kawasan perbatasan. Jakarta: Bappenas.
BPS Kabupaten Kepulauan Talaud. (2012). Kepulauan Talaud dalam angka 2012. Kabupaten Kepaulauan Talaud: BPS Kabupaten Kepulauan Talaud.
BPS Kabupaten Kepulauan Talaud. (2013). Kepulauan Talaud dalam angka 2013. Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Indonesia: BPS Kabupaten Kepulauan Talaud.
Damayanti, A., & Hamzah, A. (2010). Pengaruh e-procurement terhadap good governance. Madura. Diambil kembali dari http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Pengaruh-E-Procurement-Terhadap-Good-Governance-Rieska.M.pdf
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud. (2013). Data sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kabupaten Kepulauan Talaud: Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
Fadhli, M. (2010). Teknologi informasi mempercepat pembangunan daerah. Diambil kembali dari http://pkp.parekraf.go.id/oldlook/attachments/11-6555-0.pdf.
Faozan, H. (2006). Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sebagai agenda utama optimasi pengelolaan daerah perbatasan. Jurnal Borneo Administrator, 2(2), 23-35.
Fogg, J. M. (2004). The greatest networker in the world. New York : The Three Rivers Press.
Harahap, A. R. (2010). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap aplikasi komputer dan Internet (Survey terhadap pengunjung warung Internet di 14 kota wilayah kerja BBPPKI Medan). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 11(1), 127-158.
Hariadi, D. (2011). Analisis kebijakan implementasi e-government terhadap pelayanan kependudukan dan perekonomian di Kabupaten Sragen. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Harimurti, R. M. (2010). Dinamika pengelolaan teknologi informasi pemerintahan dan model connected government sebagai solusi. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 1(2), 85-99.
Hermana, B. (2012). E-Government fot the people: Indonesia? Dipetik 21 April 2014, dari http://pena.gunadarma.ac.id/e-government-for-the-people-indonesia/
Jumiati, I. E. (2010). Electronic government: Suatu inovasi peningkatan manajemen publik dalam kerangka good governance. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 54-78.
Junaidi. (2011). Dukungan e-government dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. Simposium Nasional Otonomi Daerah (hal. 89-98). Serang: LAB-ANE FISIB Untirta.
Kenda, N. (2013). Pola komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi: Studi kasus pada masyarakat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Manado: BPPKI Manado.
Manurung, K. (2011). Strategi pembangunan kawasan perbatasan. Tabloid Diplomasi.
Mardhayati. (2012). Perencanaan pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di Kota Solok. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, XIII(1), 162-173.
Pemerintah Kabupaten Demak. (2010). Rencana induk e-government Kabupaten Demak 2010-2013. Demak.
Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Jakarta.
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (Antara das sein dan das sollen). Perspektif, XVII(1), 54-61.
Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work. New York: Wiley.
Sudarto, Y. (2005). Prospek pembangunan elektronik government untuk pembangunan daerah. e-Indonesia Initiatives, 2005(1). Diambil kembali dari http://www.qjournal.co.id/paper-665-prospek-pengembangan-elektronik-government-untuk-pembangunan-daerah.html
Sugiyono. (2012). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuatitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Waseda University. (2013). Waseda University international e-government rangking 2013. Tokyo: Waseda university.
Widi, R. K. (2010). Asas metodologi penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian (Pertama ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Yohana, N., & Yazid, T. P. (2013). Pengelolaan website pemerintahan Kota Pekanbaru untuk good governance. Temu Alumni Ke-4 Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika (hal. 3-28). Padang: Balitbang SDM Kemenkominfo
BPS Kabupaten Kepulauan Talaud. (2012). Kepulauan Talaud dalam angka 2012. Kabupaten Kepaulauan Talaud: BPS Kabupaten Kepulauan Talaud.
BPS Kabupaten Kepulauan Talaud. (2013). Kepulauan Talaud dalam angka 2013. Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Indonesia: BPS Kabupaten Kepulauan Talaud.
Damayanti, A., & Hamzah, A. (2010). Pengaruh e-procurement terhadap good governance. Madura. Diambil kembali dari http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Pengaruh-E-Procurement-Terhadap-Good-Governance-Rieska.M.pdf
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud. (2013). Data sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kabupaten Kepulauan Talaud: Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
Fadhli, M. (2010). Teknologi informasi mempercepat pembangunan daerah. Diambil kembali dari http://pkp.parekraf.go.id/oldlook/attachments/11-6555-0.pdf.
Faozan, H. (2006). Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sebagai agenda utama optimasi pengelolaan daerah perbatasan. Jurnal Borneo Administrator, 2(2), 23-35.
Fogg, J. M. (2004). The greatest networker in the world. New York : The Three Rivers Press.
Harahap, A. R. (2010). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap aplikasi komputer dan Internet (Survey terhadap pengunjung warung Internet di 14 kota wilayah kerja BBPPKI Medan). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 11(1), 127-158.
Hariadi, D. (2011). Analisis kebijakan implementasi e-government terhadap pelayanan kependudukan dan perekonomian di Kabupaten Sragen. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Harimurti, R. M. (2010). Dinamika pengelolaan teknologi informasi pemerintahan dan model connected government sebagai solusi. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 1(2), 85-99.
Hermana, B. (2012). E-Government fot the people: Indonesia? Dipetik 21 April 2014, dari http://pena.gunadarma.ac.id/e-government-for-the-people-indonesia/
Jumiati, I. E. (2010). Electronic government: Suatu inovasi peningkatan manajemen publik dalam kerangka good governance. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 54-78.
Junaidi. (2011). Dukungan e-government dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. Simposium Nasional Otonomi Daerah (hal. 89-98). Serang: LAB-ANE FISIB Untirta.
Kenda, N. (2013). Pola komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi: Studi kasus pada masyarakat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Manado: BPPKI Manado.
Manurung, K. (2011). Strategi pembangunan kawasan perbatasan. Tabloid Diplomasi.
Mardhayati. (2012). Perencanaan pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di Kota Solok. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, XIII(1), 162-173.
Pemerintah Kabupaten Demak. (2010). Rencana induk e-government Kabupaten Demak 2010-2013. Demak.
Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Jakarta.
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (Antara das sein dan das sollen). Perspektif, XVII(1), 54-61.
Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work. New York: Wiley.
Sudarto, Y. (2005). Prospek pembangunan elektronik government untuk pembangunan daerah. e-Indonesia Initiatives, 2005(1). Diambil kembali dari http://www.qjournal.co.id/paper-665-prospek-pengembangan-elektronik-government-untuk-pembangunan-daerah.html
Sugiyono. (2012). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuatitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Waseda University. (2013). Waseda University international e-government rangking 2013. Tokyo: Waseda university.
Widi, R. K. (2010). Asas metodologi penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian (Pertama ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Yohana, N., & Yazid, T. P. (2013). Pengelolaan website pemerintahan Kota Pekanbaru untuk good governance. Temu Alumni Ke-4 Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika (hal. 3-28). Padang: Balitbang SDM Kemenkominfo