Implementasi Kebijakan Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Article Sidebar
Read Counter : 895
Download : 381
Main Article Content
Abstract
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan baru dengan membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun terjadi kontroversi karena kewenangan urusan bidang kominfo daerah tidak sesuai dengan UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika membawa pengaruh positif terhadap dinamisasi bidang komunikasi dan informatika di DIY.Temuan lain, ketidak taatan kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 dikarenakan UU Nomor 13 tahun 2012 memberi keistimewaan kepada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatur kelembagaan daerah.
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Author (s) hold copyrights and retain copyrights of articles if the article is accepted for publishing.
- The author grants the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material are distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Public allowed to Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) this journal article content.
References
Abdul Wahab Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, edisi ke dua, Bumi Aksara, 2004.
Dwiyanto, A. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, 2006.
Dwiyanto, A. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002.
Egonmwan, J. A. Public Policy Analysis: Concepts and Applications, Benin City: S.M.O. Aka and Brothers Press, 1984.
Grindle, M.S. Politics and Policy Implementatio in the Third World. New Jersey: Princeton University Press. 1980.
Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintah Daerah, Bandung, Nusa Media, 2009.
Islamy, M, Irfan.Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bina Aksara, 2001.
Jeddawi, Murtir. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008.
Kurniadi, Bayu D. “Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” Diakses, 15 Desember 2016, http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf
MacAndrews, C. Central Government and Local Development in Indonesia, Singapore, Oxford University Press,1986
Makinde, Taiwo, ”Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience.” Journal of Social sciences (2005): 63-69. Diakses 5 Desember 2016
Miftachul Janah. Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Skripsi Fakultas HukumJurusan Syari’ah dan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung,PT Remaja Rosdakarya.
Pratama, Andhika, Yudha. Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata
Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. Dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Pebruari 2015: 6-14. Diakses 5 Desember 2016.
Ohmae, K. The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, New York: The Free Press, 1995.
Ratnawati, Tri. Antara “Otonomi” Sultan Dan “Kepatuhan” Pada Pusat Di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam Jurnal Governance, Vol. 2, Nomor 1, Nomorvember, 2011: 42-68. Diakses 7 Desember 2016.
Sari, Nora H. Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,dalam Skripsi Fakultas Hukum.Jurusan Syari’ah dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta. 2014.
Santoso, Purwo. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Polgov, 2010.
Sitorus,Monang. Kinerja dan Revitalisasi Birokrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, Nomor. 1, 2008: 99-110. Diakses 7 Desember 2016.
Sofjan Wanandi. “Segera Harmonisasi Aturan yang Tumpang Tindih.” Diakses. 15 Desember 2016, http://hariansib.co/view/Tajuk-Rencana/100674/Segera-Harmonisasi-Aturan-yang-Tumpang-Tindih.html,
Smoke, Paul. “Fiscal Decentralization in Indonesia: A New Approach to an Old Idea.” World Development, (1996), Vol. 24, No. 8, pp. 1281-1299. Diakses 27 Desember 2016.
Sugiarto. Quo Vadis Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Jurnal Kertha Patrika, Volume 38, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016: 82-98. Diakses 10 Desember 2016.
Suwarto. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Studi Kasus Kota Yogyakarta, dalam TesisProgram Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012
Utomo,Puguh, P. Diskresi dan Modal Sosial KPU Sleman Dalam Menyelenggarakan Pilkadal Tahun 2005, dalamSkripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006.
Utomo,Warsito. Administrasi Publik Baru Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Presindo, 2002.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Cetakan ke Dua, 2014.
Wolman, H. Decentralization: what it is and why we should care, Oxford, Clarendon Press,1990