Implementasi Kebijakan Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Bilah Samping Artikel
Read Counter : 895
Download : 381
Isi Artikel Utama
Abstrak
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan baru dengan membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun terjadi kontroversi karena kewenangan urusan bidang kominfo daerah tidak sesuai dengan UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika membawa pengaruh positif terhadap dinamisasi bidang komunikasi dan informatika di DIY.Temuan lain, ketidak taatan kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 dikarenakan UU Nomor 13 tahun 2012 memberi keistimewaan kepada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatur kelembagaan daerah.
Rincian Artikel
Jurnal IPTEK-KOM menggunakan kebijakan akses terbuka. Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Referensi
Abdul Wahab Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, edisi ke dua, Bumi Aksara, 2004.
Dwiyanto, A. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, 2006.
Dwiyanto, A. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002.
Egonmwan, J. A. Public Policy Analysis: Concepts and Applications, Benin City: S.M.O. Aka and Brothers Press, 1984.
Grindle, M.S. Politics and Policy Implementatio in the Third World. New Jersey: Princeton University Press. 1980.
Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintah Daerah, Bandung, Nusa Media, 2009.
Islamy, M, Irfan.Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bina Aksara, 2001.
Jeddawi, Murtir. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008.
Kurniadi, Bayu D. “Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” Diakses, 15 Desember 2016, http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf
MacAndrews, C. Central Government and Local Development in Indonesia, Singapore, Oxford University Press,1986
Makinde, Taiwo, ”Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience.” Journal of Social sciences (2005): 63-69. Diakses 5 Desember 2016
Miftachul Janah. Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Skripsi Fakultas HukumJurusan Syari’ah dan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung,PT Remaja Rosdakarya.
Pratama, Andhika, Yudha. Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata
Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. Dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Pebruari 2015: 6-14. Diakses 5 Desember 2016.
Ohmae, K. The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, New York: The Free Press, 1995.
Ratnawati, Tri. Antara “Otonomi” Sultan Dan “Kepatuhan” Pada Pusat Di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam Jurnal Governance, Vol. 2, Nomor 1, Nomorvember, 2011: 42-68. Diakses 7 Desember 2016.
Sari, Nora H. Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,dalam Skripsi Fakultas Hukum.Jurusan Syari’ah dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta. 2014.
Santoso, Purwo. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Polgov, 2010.
Sitorus,Monang. Kinerja dan Revitalisasi Birokrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, Nomor. 1, 2008: 99-110. Diakses 7 Desember 2016.
Sofjan Wanandi. “Segera Harmonisasi Aturan yang Tumpang Tindih.” Diakses. 15 Desember 2016, http://hariansib.co/view/Tajuk-Rencana/100674/Segera-Harmonisasi-Aturan-yang-Tumpang-Tindih.html,
Smoke, Paul. “Fiscal Decentralization in Indonesia: A New Approach to an Old Idea.” World Development, (1996), Vol. 24, No. 8, pp. 1281-1299. Diakses 27 Desember 2016.
Sugiarto. Quo Vadis Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Jurnal Kertha Patrika, Volume 38, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016: 82-98. Diakses 10 Desember 2016.
Suwarto. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Studi Kasus Kota Yogyakarta, dalam TesisProgram Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012
Utomo,Puguh, P. Diskresi dan Modal Sosial KPU Sleman Dalam Menyelenggarakan Pilkadal Tahun 2005, dalamSkripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006.
Utomo,Warsito. Administrasi Publik Baru Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Presindo, 2002.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Cetakan ke Dua, 2014.
Wolman, H. Decentralization: what it is and why we should care, Oxford, Clarendon Press,1990