Pemeringkatan E-Government di Kota Makassar

Article Sidebar

PDF (Indonesian)
Published: Dec 12, 2013
DOI: https://doi.org/10.30818/jpkm.2013.1160306
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 1364
Download : 3687
Crossmark/ Data Version

Main Article Content

Tasmil Tasmil
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar Jl. Prof. Abdurrahman Basalama II No.25 Makassar Telp. 0411-4660084

Abstract

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet (e-Gov) merupakan langkah awal implementasi e-Gov di Indonesia. Melalui pengembangan e-Gov, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah telah dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengukur implementasi e-Gov, maka diperlukan sebuah assesment  untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan ukuran implementasi e-Gov di Indonesia. Penelitian ini melakukan pemeringkatan e-Gov di Kota Makassar yang mencakup 18 SKPD. Data penelitian diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan analisis data secara deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Gov di Kota Makassar dalam kategori belum baik. Berdasarkan hasil pemeringkatan e-Gov pada 18 SKPD hanya satu SKPD dengan kategori “Baik Sekali”, tujuh kategori “Baik” dan selebihnya masih dalam kategori “Kurang” dan “Sangat Kurang”. Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat melakukan perbaikan untuk implementasi e-Gov yang lebih baik.

Article Details

Issue
Vol. 16 No. 3 (2013): Desember 2013
Section
Informatics

The proposed policy for journals that offer open access

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Copyright on any article is retained by the author(s).
  2. Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
  5. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

References

Ariyani, P. F., (2013). Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya”.BIT VOL 10 No 1 April 2013.

Eka Putra Renny dan Rika Valentina (2010). Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang), Spirit Publik Vol 6, Nomor 2 halaman 71-90

Fadhillah, Evi and Nugroho, Kandung Sapto and Fuad, Anis (2011). Kesiapan Penerapan E-Government di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang diakses tanggal 12 Desember 2013

Gregory Curtin(2007). A Comparative Analysis of E-Government in Latin America: Applied Findings from United Nations E-Government Readiness Reports, IGI Global Disseminator of Knowledge USA

Moh. Nazir. Ph. D (2004), Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), Hlm: 16

Nur Pratiwi Johansyah & Oky, (2012). Elektronik government dan pelayanan publik di Kota Makassar, http://repository.unhas.ac.id diakses tanggal 15 Oktober 2013

PeGi (2013a). Pemeringkatan e-Government di Indonesia”, www.pegi.layanan.go.id diakses tanggal 15 Oktober 2013

PeGI (2013b), Strategi Pemeringkatan E-Government Kementerian, KOMINFO,2007

Widya S, Mirma Yuda F, Hanun Putri P. Model Pemeringkatan Website Pemerintah Daerah Indonesia, Seminar dan Cal For Paper Munas APTIKOM Poltek Telkom,2010