Pemeringkatan E-Government di Kota Makassar

Bilah Samping Artikel

PDF
Diterbitkan: Dec 12, 2013
DOI: https://doi.org/10.30818/jpkm.2013.1160306
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 1364
Download : 3687
Crossmark/ Data Version

Isi Artikel Utama

Tasmil Tasmil
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar Jl. Prof. Abdurrahman Basalama II No.25 Makassar Telp. 0411-4660084

Abstrak

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet (e-Gov) merupakan langkah awal implementasi e-Gov di Indonesia. Melalui pengembangan e-Gov, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah telah dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengukur implementasi e-Gov, maka diperlukan sebuah assesment  untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan ukuran implementasi e-Gov di Indonesia. Penelitian ini melakukan pemeringkatan e-Gov di Kota Makassar yang mencakup 18 SKPD. Data penelitian diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan analisis data secara deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Gov di Kota Makassar dalam kategori belum baik. Berdasarkan hasil pemeringkatan e-Gov pada 18 SKPD hanya satu SKPD dengan kategori “Baik Sekali”, tujuh kategori “Baik” dan selebihnya masih dalam kategori “Kurang” dan “Sangat Kurang”. Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat melakukan perbaikan untuk implementasi e-Gov yang lebih baik.

Rincian Artikel

Terbitan
Vol 16 No 3 (2013): Desember 2013
Bagian
Informatika

Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).

Referensi

Ariyani, P. F., (2013). Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya”.BIT VOL 10 No 1 April 2013.

Eka Putra Renny dan Rika Valentina (2010). Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang), Spirit Publik Vol 6, Nomor 2 halaman 71-90

Fadhillah, Evi and Nugroho, Kandung Sapto and Fuad, Anis (2011). Kesiapan Penerapan E-Government di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang diakses tanggal 12 Desember 2013

Gregory Curtin(2007). A Comparative Analysis of E-Government in Latin America: Applied Findings from United Nations E-Government Readiness Reports, IGI Global Disseminator of Knowledge USA

Moh. Nazir. Ph. D (2004), Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), Hlm: 16

Nur Pratiwi Johansyah & Oky, (2012). Elektronik government dan pelayanan publik di Kota Makassar, http://repository.unhas.ac.id diakses tanggal 15 Oktober 2013

PeGi (2013a). Pemeringkatan e-Government di Indonesia”, www.pegi.layanan.go.id diakses tanggal 15 Oktober 2013

PeGI (2013b), Strategi Pemeringkatan E-Government Kementerian, KOMINFO,2007

Widya S, Mirma Yuda F, Hanun Putri P. Model Pemeringkatan Website Pemerintah Daerah Indonesia, Seminar dan Cal For Paper Munas APTIKOM Poltek Telkom,2010