Urgency of GCIO to Actualize Information Management Based on Connected Government in Yogyakarta Special Region (Urgensi GCIO untuk Mewujudkan Manajemen Informasi Berbasis Connected Government di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Bilah Samping Artikel

PDF Pernyataan Hak Cipta ETHICAL CLEARANCE AUTHORSHIP AGREEMENT
Diterbitkan: Apr 27, 2016
DOI: https://doi.org/10.30818/jpkm.2016.2010109
Kata Kunci:
GCIO, information management, connected government, Yogyakarta Special Region
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 848
Download : 335
Crossmark/ Data Version

Isi Artikel Utama

Agung Harimurti
BPPKI Yogyakarta

Abstrak

The research is entitled "Urgency of Government CIO to Actualize Information Management Based on Connected Government in Yogyakarta Special Region. The aim of the research is to know the importance of GCIO on the managing information process. The study used a qualitative approach. While data collection techniques used were depth interviews, observation, and FGD. The results indicate that the lack of leadership who serves as the top management and integrate the process of information management in DIY is not effective yet. The result contribution is an effective information management model with base GCIO as a key factor in the Government of Yogyakarta Special Province.

Penelitian ini berjudul “­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Urgensi Government Chief Information Officer (GCIO) dalam mewujudkan Manajemen Informasi berbasis Connected Government di DIY”. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan proses manajemen informasi berbasis connected government di Pemda DIY untuk mengetahui pentingnya keberadaan GCIO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan FGD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen informasi Pemda DIY belum berjalan secara efektif. Salah satu sebabnya adalah belum adanya kepemimpinan yang berfungsi sebagai top manajemen dan wadah yang memayungi serta memadukan aktivitas manajemen informasi di Pemda DIY secara efektif. Implikasi penelitian ini adalah dibutuhkan sebuah model manajemen informasi yang efektif dengan basis GCIO sebagai faktor kunci di Pemda DIY.

Rincian Artikel

Terbitan
Vol 1 No 1 (2016): April 2016
Bagian
Informatika

Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Biografi Penulis

Agung Harimurti, BPPKI Yogyakarta

Peneliti

Referensi

Aiman, E. (2010). Urgensi Penciptaan Chief Information Officer (CIO) Pemerintah Dalam Mendukung Impelementasi E-Government Indonesia, Makalah Seminar MTI UGM.

Auffret, JP, and Estevez, E. (2010). “Developing a GCIO System: Enabling Good Government through E-Leadership.” ACM Proceedings of the 11th. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1809892.

Bappeda DIY. (2013). Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Sektor Komunikasi dan Informatika

Choo, C. W. (2002). Information management for the intelligent organization: The art of environmental scanning (3rd Ed.). Medford, NJ: Learned Information.

Detlor. B., (2010), “Information Management”, International Journal of Information Management, hal.103-108.

Egaravanda, S. (2009). Transformasi Pelayanan Publik Melalui Portal Pemerintah Daerah Provinsi DIY Dengan Pendekatan Citizen Centric. Thesis, UGM

Estevez, E, Janowski, T., Marcovecchio, I., and Ojo, A. (2011). “Establishing Government Chief Information Officer Systems.” In Proceedings of the 12th Annual International Digital Government

Research Conference on Digital Government Innovation in Challenging Times - Dg.o ’11, 292. New York, New York, USA: ACM Press.Doi:10.1145/2037556.2037603Griffin, R. W., 2004, Manajemen. Jakarta: Erlangga

EU. 2012.”eGovernment in Sweden” European Union Maceviciute, E. and Wilson, T. D., 2005. “The development of the information management research area”, Information Research, Vol.7, No.3 <http://InformationR.net/ir/7-3/paper133.html> (diakses pada 5 Mei 2014).

Fajriyah, A., (2015). Manajemen Informasi Bank Indonesia. Thesis, UGM

Garcia, J.R.G., dan Moyano, I.J.M. (2007), Understanding the evolution of e-Govemment: The influence of systems of rules on public sector dynamics, Government Information Quarterly, Vol. 24, pp. 266-290.

Ha, H., and Coghill, K. (2008). “E-Government in Singapore - A SWOT and PEST Analysis.” Asia-Pacific Social Science Review 6 (2): 103–30.doi:10.3860/apssr.v6i2.62.

Harimurti, A., Djunaedi, & Kumorotomo. (2015). Model Manajemen Informasi untuk mewujudkan Connected Government, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol. 6, No.1 Juli 2015.

Hinton, M. (2006). Introducing Information Management: The Business Approach. Elsevier & The Open University, Amsterdam.

Ilham, P. (2015). Pemodelan Kedudukan GCIO di Indonesia, Jurnal IPTEKKOM Juni 2015

Liu, Simon, and Hwang, J.D., (2003). “Challenges to Transforming IT in the US Government,” no. June: 10–15.

Middleton, M. (2006). “A Framework for Information Management: using case studies to test application”, International Journal of Information Management.

OECD. (2003). “The Case for E-Government : Excerpts from the (OECD) Report The E-Government Imperative.” OECD Journal on Budgeting 3 (1): 1987–96.

OECD. (2012). Advancing Indonesian Local E-Government. Seoul, Republic of Korea: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pratomo, S. A. (2008). “Analisis Pengaruh Konteks Organisasional Terhadap Peran Strategis Chief Information Officer.” Universitas Gajah Mada.

Purbokusumo & Prasetya. (2009). Kepemimpinan Entrepreneur di Era e-Government, Tulisan didedikasikan untuk pengabdian, Prof. Dr. Warsito Utomo

Schware, R. & Deane, A. (2003). "Deploying e-government programs: The strategic importance of ‘I’ before ‘E’”, the Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Volume 5 (4), halaman 10-19.

Schlogl, C. (2005). “Information and knowledge management: dimensions and approaches”, Information Research, 10 (4) paper 235 <http://InformationR.net/ir/10-4/paper235.html> (diakses pada 5 Mei 2014).

USA. (1996). “Information Technology Management Reform Act (Clinger Cohen Act).” 1996, 495–519.

Varavithya, Wanchai, and sichaikul, V. (2003). “The Development of Electronic Government: A Case Study of Thailand,” 464–67.

Wilson, T. D. (2003). Information management. In International encyclopedia of information and library science. London, UK: Routledge., pp. 263–278

Yukl, G., (2001), Kepemimpinan Dalam Organisasi, Jakarta: Indeks.

Yusup, P.M. (2012). Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan, Jakarta: Rajawali Pers