APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP MEDIA WEBSITE PADA ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT

Article Sidebar

PDF (Indonesian)
Published: Feb 5, 2018
DOI: https://doi.org/10.31346/jpikom.v16i1.1336
Keywords:
Apresiasi Masyarakat, Website, Keterbukaan Informasi
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 822
Crossmark/ Data Version

Main Article Content

Syarif Budhirianto
Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Abstract

Keberadaan website Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) adalah untuk memberi pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan konsep keterbukaan informasi publik. Dalam penelitian diungkap bagaimana apresiasi masyarakat pada media website Pemprov Jabar dalam perspektif keterbukaan informasi publik, dan sekaligus terlihat keterkaitan antara hasil penelitian ini dengan penghargaan yang diberikan oleh Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kepada Pemprov Jabar  sebagai website terbaik di Indonesia. Metode penelitian bersifat deskriptif kuantitatif, dengan jumlah 120 responden berasal dari kalangan masyarakat yang sudah ditentukan (purposive selected). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat apresiasi masyarakat terhadap media ini di era keterbukaan informasi adalah cukup tinggi, hal tersebut ternyata kurang berbanding lurus dengan predikat website terbaik di Indonesia yang diberikan oleh Kemenkominfo, sehingga ada perbedaan tingkat apresiasi yang dikemukakan oleh masyarakat sebagai pengguna dengan pemerintah sebagai regulator. 

Article Details

Issue
Vol. 16 No. 1 (2015): Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Author (s) hold copyrights and retain copyrights of articles if the article is accepted for publishing.
  2. Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
  5. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Public allowed to Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) this journal article content.

References

Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Firmansyah, A. (2013). Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Dalam Mendorong Terciptanya Good Governance di Pemprov Bengkulu. Undergraduated Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandung: UNIB.

Harimurti, A. (2007). Kumpulan Karya Ilmiah Peneliti IX : Peningkatan Peran SDM Peneliti Komunikasi dan Informatika Dalam Mendukung Masyarakat Informasi, Badan Litbang SDM, Jakarta.

Hilman. (2009). Apresiasi Berdasar Referensi. Diakses pada 4 Februari 2014 dari http://www.hilman2009.wordpress.com/2009/06/19/apresiasi/

Im, B. & Jung, J. (2010). Using ICT’s to Strengthen Government Transparency and Relations with Citizens in Korea, The Case Study Contributes to the Work Undertaken by The PUMA Working Group on Strengthening Government Citizen Connections. OECD.

Indrajit, R. E. (2002). Electronic Government. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018. Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat

Saifullah. (2014). Tipe Relasi situs E-Government di Jawa Barat dan Daerah Lainnya. Diakses pada 15 Februari 2014 dari http://www.saifullah102194 Wordpress.com.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Zhang, J. (2008). Will The Government Serve the People: Tehe Development of Chinese E-Government. New Media Society. Volume 4.